Geneva (naikmotor) – Komisioner Grand Prix melakukan pertemuan pada Kamis (4/2/2016), untuk membahas masalah perubahan sanksi pelanggaran dalam kejuaraan MotoGP. Sistem poin penalti menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan dihadiri oleh CEO Dorna Carmelo Ezpelata, Manager Dorna Javier Alonso, Presiden International Road Racing Team Association (IRTA) Herve Poncharal, CEO IRTA Mike Trimby, dan Presiden FIM Vito Ippolito.
Di pertemuan pertama pada tahun ini, mereka membahas masalah regulasi seperti penggunaan software standar, dan temuan masalah pada kondisi ban belakang yang terjadi pada tes Sepang (1-3/2/2016). Setelah berdiskusi, komisioner menetapkan ketentuan pemasangan sensor tekanan ban pada mesin, Ketentuan tersebut dibuat mengacu pada kecelakaan yang dialami Loriz Bas di hari kedua tes pramusim MotoGP 2016 di Sepang, Malaysia.
Di samping itu, insiden antara Marc Marquez dan Valentino Rossi di Sepang akhir musim lalu, turut menjadi bahasan dalam pertemuan di Jenewa. “Dorna telah membuat proposal yang diajukan kepada FIM. Kami memutuskan setelah insiden (Rossi-Marquez) tahun lalu, Dorna tidak lagi ambil bagian dalam memutuskan hukuman untuk pembalap yang melakukan pelanggaran. Itu mengikuti sistem yang telah didiskusikan, yang mana membedakan tugas dari race direction dalam komite ini,” ujar CEO Dorna Carmelo Ezpelata.
Nantinya, tanggung jawab Race Direction dan pengawas balapan berbeda dalam memutuskan hukuman bagi pembalap yang bersalah. Race Direction memiliki tenggung jawab mutlak untuk mengatur jalannya balapan. Mereka memiliki kebebasan untuk memimpin jalannya balapan, namun tidak berperan untuk menghukum pembalap yang melakukan pelanggaran.
Panel dari pengawas balapan akan dibuat untuk menjatuhkan hukuman pada pembalap dari setiap kesalahan. Mereka terdiri dari Satu Race Director, yang sekarang dijalankan oleh Mike Webb, dan dua pengawas balapan dari FIM. Dengan struktur seperti ini, diharapkan mereka dapat fokus untuk menangani setiap masalah yang terjadi.
“Kami memiliki banyak opsi jenis hukuman, bagaimanapun, penting untuk memutuskan hukuman apa yang dijatuhkan untuk suatu kasus. Dalam beberapa tahun belakangan, ada sistem poin penalti, yang saat ini masih diperbincangkan. Belum ada kepastian apakah hukuman poin penalti itu masih akan diterapkan, diubah, atau dihilangka,” ungkap Presiden FIM Vito Ippolito. (Yudistira/nm)
