Pro Kontra Larangan Sepeda Motor di Jakarta

0
22

Pro-Kontra-Larangan-Sepeda-motor-di-Thamrin-Merdeka Barat

Jakarta (naikmotor.com) – Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mulai memberlakukan pembatasan jalur sepeda motor di jalan MH Thamrin dan Merdeka Barat mulai besok, Rabu (17/12). Kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra dari masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor yang berkantor di sepanjang jalan tersebut, meski Pemprov DKI akan memberikan fasilitas bus gratis bagi para pekerja di kawasan tersebut serta imbauan pengelola gedung untuk menyediakan lahan parkir sepeda motor.

Pelarangan sepeda motor rencananya akan berlaku setiap hari tanpa hari pengecualian termasuk hari Minggu dan hari libur lainnya. Di sepanjang zona pelarangan sepeda motor akan dioperasikan bus gratis yang akan beroperasi dari pukul 06.00 hingga pukul 22.00. Kami meminta secara khusus Bapak Iskandar Abubakar, ketua Global Road Safety Partnership dan juga mantan Dirjen Perhubungan Darat, untuk memberikan tanggapannya atas kebijakan ini.

Larangan sepeda motor di Jakarta sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan berdasarkan UU No 22 tahun 2009 dalam pasal 133 ayat (2) huruf c dalam bagian ke 7 manajemen lalu lintas yang berbunyi :

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

Ide pelarangan sepeda motor sebenarnya diambil dari pengalaman yang dilakukan di beberapa kota besar Cina seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou dan beberapa kota lainnya, di mana sepeda motor yang menggunakan mesin bakar dilarang.

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ?

Bahwa sepeda motor sudah menjadi moda angkutan utama dalam melakukan perjalanan, hampir separuh dari seluruh perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor, yang berarti juga reaksi penolakan kebijakan ini akan tinggi. Langkah antisipasi harus disiapkan secara matang.

Akan terjadi peralihan ke moda lainnya, di antaranya beralih menggunakan mobil pribadi dan sebagian lagi akan beralih ke angkutan umum. Untuk itu kajian peralihan harus dipelajari secara mendalam untuk mendapatkan skenario peralihan.

Bahwa fungsi sepeda motor untuk pengiriman surat dan atau paket yang praktis harus dicarikan solusinya, apakah itu beralih ke sepeda atau menggunakan sepeda motor listrik seperti yang dilakukan di Cina.

Saran

Kajian pelarangan sepeda motor seyogyanya disebarluaskan/ disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar pada hari H pelaksanaannya tidak terjadi chaos.

Mitigasi kebijakan ini harus dipersiapkan dengan memperhatikan semua peluang yang bakal terjadi.

Pemda perlu mempertimbangkan sepeda motor listrik untuk pengecualian masuk kawasan pembatasan sepeda motor karena alasan angkutan yang berwawasan lingkungan.

Pro-Kontra-Larangan-Sepeda-motor-di-Thamrin-Merdeka Barat

LEAVE A REPLY

*