NaikMotor – Dalam sebulan ini ada wacana dilontarkan sejumlah masyarakat dalam petisi di sebuah situs .org yang menginginkan penjara bagi orang tua yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor.
Banyak tanggapan beragam, baik pro maupun kontra. Tak kecuali seorang jurnalis TV swasta yang dirinya pernah ditabrak sepeda motor yang dikendarai bocah ingusan bahkan tak mengenakan helm. Meski tak mengalami cedera serius tetapi sang jurnalis merasa trauma melihat anak di bawah umur berkendara sendiri dan berharap ada tindak lanjut dari pihak terkait seperti Polisi.
Menanggapi ha ini, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Syamsul Bahri mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada payung hukum untuk memenjarakan orang tua yang membiarkan anak di bawah umur berkendara.”
“Masalah itu termasuk masalah sosial yang perlu banyak pihak untuk menanggulangi atau memecahkannya. Sebab, ada suatu kasus ternyata anak SMP (katakan saja demikian) itu terpaksa bersepeda motor ke sekolahnya, karena rumahnya cukup jauh dari sekolah,” lanjut perwira menengah yang ramah itu mencontohkan.
“Sementara kendaraan umum belum masuk ke daerahnya. Kalau tidak bersepeda motor, anak itu tidak bisa bersekolah, kalau jalan kakipun sama saja, kejauhan. Orang tua sibuk, ibunya mengurus rumah dan mengurus anak yang masih kecil, bapaknya kerja di tempat lain, tak ada yang bisa mengantar,” imbuhnya saat ditemui pada perayaan HUT Korlantas Polri ke-61 di Senayan, Jakarta,beberapa hari lalu.
“Jadi pemecahannya perlu dengan berbagai institusi duduk bersama, kami (Polisi), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan institusi yang mengurusi kesejahteraan anak . Paling tidak bagaimana menyediakan angkutan umum yang terjangkau.
Sejauh ini kami telah melakukan himbauan ke sekolah-sekolah, pendekatan persuasif dan humanis. Membina agen keselamatan berlalu lintas sejak dini, seperti itu, para Pocil, ” ujarnya sambil menunjuk sejumlah Polisi Cilik dari SDN Warakas 01 Pagi yang tengah unjuk kebolehan di HUT Korlantas itu.
“Kami pun tidak serta merta melakukan operasi khusus seperti razia, sebab banyak yang harus kita persiapkan (payung hukum). Karena razia pun harus dengan obyek yang menyeluruh,” tutupnya.(Afid/nm)
